IMPLEMENTASI TUGAS BIDAN DALAM MENOLONG PERSALINAN TERKAIT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 97 TAHUN 2014 (STUDY KASUS DI KAB. KENDAL)

Ambar Dwi Erawati, Rinayati Rinayati, Sri Wahyuning

Abstract


Abstrak

Dalam rangka menurunkan AKI pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesuah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual dimana dalam pasal 14 disebutkan persalinan harus di Fasilitas Kesehatan. Bidan sesuai dengan Permenkes no 28 tahun 2017 tentang Ijin Penyelenggaraan praktik bidan, bidan diberi kewenangan dalam menolong persalinan. survey pendahuluan yang dilakukan peneliti di bidan S Kab. Kendal mengatakan pertolongan persalinan harus dilakukan di Puskesmas. Tujuan Utama dalam penelitian ini adalah menemukan gejala yang ada di wilayah penelitan terkait dengan implementasi tugas bidan dalam hal ini menolong persalinan terkait dengan Peraturan Meteri Kesehatan No 97 tahun 2014.Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan diskriptif analitis. Subyek penelitian adalah bidan praktik diwilayah Kabupaten Kendal dengan tri angulasi Ketua IBI Kabupaten Kendal.Hasil penelitian ini didapat Di Kabupaten Kendal ada surat edaran Bupati No 440262C/dinkes tentang percepatan penurunan AKI dan AKB untuk pencapaian trget SDGs di Kabupaten Kendal membuat bidan tidak berani melakukan pertolongan persalinan di PMB. Surat Edaran tidak termasuk dalam hirarki perundangan,  surat edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi hokum bagi yang melanggar karena bukan norma.

 

Kata Kunci : Tugas Bidan, Kabupaten Kendal, Persalinan

Abstract

      The government effort to reduce maternal mortality is one of them by issuing a policy of regulation of the Minister of Health No. 97 year 2014 on health services before pregnancy, pregnancy, childbirth, and the period of childbirth, Contraception and sexual health services in which article 14 is mentioned Labor should be in the health facility. Midwives in accordance with Permenkes No 28 year 2017 about the implementation permit midwives, midwives are given authority to help childbirth. Based on the results of preliminary survey conducted in the midwives S Kab. Kendal says Labor aid should be done in Puskesmas. The main objective in this study is to find the symptoms that exist in the research area related to the implementation of midwives ' duties in this case to help childbirth related to the medical regulation No 97 year 2014.

      This method of research is qualitative with a detailed analytical approach. The subject of research is midwives practice in the region of Kendal District with Tri Angulation of IBI chairman of Kendal District.

The results of this research was obtained in Kendal District there circular letter No. 440262C/Dinkes about the acceleration of the decline of BATTERY and AKB for the achievement of Trget SDGs in Kendal District makes midwives dare not to do labor aid in self-practices Midwives. ircular letter is not included in the legal hierarchy, circular letter is notice, there is no legal sanction for the violating because it is not the norm.

Key words: Duty Midwives, District of Kendal, childbirth

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Ambar DE, Rinayati, Wahyuning Sri. 2018. Laporan Penelitian Implementasi tugas bidan dalam menolong persalinan terkait dengan peraturan menteri kesehatan no 97 tahun 2014 (Study Kasus di Kab. Semarang. Semarang: STIKes Widya Husada Semarang

Kemenkes RI.2014. http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/PMK%20No.%2097%20ttg%20Pelayanan%20Kesehatan%20Kehamilan.pdf. Permenkes No 97 tahun 2014. Diakses tanggal 08.03.2018. 14.48WIB

Kemenkes RI. 2017. http://www.ibi.or.id/media/PMK%20No.%2028%20ttg%20Izin%20dan%20Penyelenggaraan%20Praktik%20Bidan.pdf. Permenkes no 28 tahun 2017 tentang ijin penyelenggaraan praktik bidan. Diakses tanggal 08.03.2018. 14.28WIB

http://www.depkes.go.id/resources/download/general/PMK%20No.%2071%20Th%202013%20ttg%20Pelayanan%20Kesehatan%20Pada%20JKN.pdf. Permenkes No 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan dan JKN. 08.03.2018. 13.48WIB

Delik Jateng. 2017. (http://delikjateng.com/pantura-barat/bidan-desa-keluhkan-aturan-persalinan-harus-di-puskesmas/). Bidan Desa Keluhkan Aturan Persalinan Harus di Puskesmas. Diakses tanggal 09.03.2018. 14.15 WIB

Kemenkes Ri. 2018. (http://www.depkes.go.id/article/print/17072400010/-ini-aturan-kemenkes-soal-persalinan.html. Ini Aturan Kemenkes tentang Persalinan. Diakses tanggal 09.03.2018. 13.17 WIB

Jeddawi Murti.,2008. Implementasi kebijakan otonomi

daerah: analisis kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian, dan peraturan daerah. Kreasi Total Media.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.2019.Profil Kesehatan Ibu dan Anak 120 Kabupaten Lokus AKI dan AKN. 2019. Kementrian Kesehatan.Jakarta.

Sulila Ismed . 2015.Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah, Deepublish, Yogyakarta.

Syafrudin & Hamdiah, 2009. Kebidanan Komunitas. EGC. Jakarta

Sofian Efendi, 2012. Metodologi Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta

Sumarah, 2008. Perawatan Ibu Bersalin . Fitramaya. Yogyakarta

Topografi Kabupaten Semarang. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang#Topografi diupload 16 Agustus 2019, pukul 12.54.

Topografi Kabupaten Kendal https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal#Topografi. upload 16 Agustus 2019, pukul 04.32


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

PUBLISHED BY

 

MAP LOCATION